Malang - Lapas Kelas I Malang menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona beserta staf dalam rangka meninjau pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya warga binaan dan keluarga pengunjung siang ini (26/05). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kalapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar bersama jajaran pejabat struktural. Mengawali peninjauan, Kalapas mengajak rombongan menuju layanan kunjungan untuk melihat langsung sistem pelayanan yang diterapkan di L’SIMA. Dalam kesempatan itu, beliau menjelaskan bahwa layanan pendaftaran kunjungan telah memanfaatkan sistem digital melalui website one stop layanan Lapas Malang. “Kami punya lapasmalang.com dimana tak hanya sebagai media pendaftaran kunjungan saja melainkan juga sebagai website penyedia informasi terkait warga binaan yang dikunjungi hingga layanan dan berita terkini Lapas Malang,” ungkap beliau. Kalapas juga menambahkan bahwa layanan tersebut diperkuat petugas dengan SOP keamanan berlapis pada tahapan verifikasi dan pemeriksaan.

Di ruang kunjungan, Wakil Ketua Ombudsman menyempatkan berdialog langsung dengan para pengunjung yang tengah memanfaatkan layanan di Lapas Malang. Beliau menanyakan pengalaman serta kemungkinan adanya kendala yang ditemui saat melakukan kunjungan. Sejumlah pengunjung menyampaikan bahwa prosedur kunjungan berjalan cepat, mudah, dan tidak mengalami kesulitan berarti. Mereka juga membenarkan bahwa layanan kunjungan maupun layanan lainnya diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Menanggapi hal itu, Kalapas menegaskan kembali komitmen Lapas Malang dalam menghadirkan pelayanan yang bersih dan transparan. “Semua layanan di Lapas Malang gratis, apabila ada temuan permintaan uang atau imbalan oleh petugas silakan laporkan melalui nomor maupun kanal pengaduan yang telah kami sediakan,” tegas beliau.

Peninjauan kemudian berlanjut ke Klinik Paricara Lapas Malang yang menjadi salah satu fokus pelayanan dasar bagi warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman melihat langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan. Diketahui, Klinik Paricara saat ini tengah dalam proses pengusulan akreditasi sebagai bentuk predikat peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Meski masih dalam tahapan pengusulan, layanan kesehatan di Lapas Malang terus diperhatikan dan diperkuat. Rahmadi menyampaikan bahwa hak-hak warga binaan harus tetap menjadi perhatian utama, terlebih dalam aspek kesehatan. Menurut beliau, pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga binaan.

Kunjungan selanjutnya diarahkan menuju Dapur Sehat Lapas Malang yang saat ini tengah menjalani renovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan makanan bagi warga binaan. Wakil Ketua Ombudsman melihat langsung kondisi dapur serta proses peningkatan sarana yang sedang dilakukan. Beliau juga meninjau menu makanan 10 hari putaran yang menjadi pedoman penyediaan konsumsi bagi warga binaan. Kalapas menjelaskan bahwa kualitas penyelenggaraan makanan terus dijaga, termasuk melalui kepastian kehalalan menu yang disajikan. “Kami telah memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan terhadap menu makanan yang diberikan kepada warga binaan,” jelas beliau. Peninjauan tersebut menunjukkan komitmen Lapas Malang dalam memastikan layanan makanan berjalan sesuai standar kesehatan dan kelayakan.

Kegiatan ditutup dengan peninjauan pembinaan kemandirian warga binaan yang berlangsung di area kegiatan kerja Lapas Malang. Wakil Ketua Ombudsman berdialog langsung dengan warga binaan serta mengamati aktivitas kerja dan hasil karya yang mereka kerjakan. Berbagai kegiatan pembinaan ditampilkan sebagai bagian dari program penguatan keterampilan dan kesiapan reintegrasi sosial. Rahmadi Indra Tektona mengapresiasi pembinaan yang berjalan dan menilai kegiatan tersebut memiliki manfaat besar bagi warga binaan. Menurut beliau, pembinaan kemandirian tidak sekadar menjadi aktivitas positif selama menjalani masa pidana, namun juga menjadi bekal ilmu dan keterampilan saat kembali ke masyarakat. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta pembinaan di Lapas Kelas I Malang.